DOGIYAI – AWIIPAPUA,Com.Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) se-Indonesia secara resmi merilis Pernyataan Sikap yang mendesak pemerintah pusat untuk menarik seluruh pasukan militer, baik organik maupun non-organik, dari wilayah Kabupaten Dogiyai dan tanah Papua secara umum. Pernyataan ini dirilis sebagai respons terhadap tingginya tingkat militarisme yang dinilai telah mengganggu ruang hidup warga sipil.
Dalam pernyataannya, IPMADO se Indonesia menyoroti bahwa sejak integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1961, wilayah ini telah menjadi salah satu daerah dengan kehadiran militer tertinggi di Indonesia. Kondisi ini, menurut pandangan mahasiswa dan masyarakat kritis, telah berubah menjadi bentuk militerisasi jangka panjang yang mengabaikan pendekatan kesejahteraan dan hak asasi manusia (HAM).
“Kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar, operasi militer, serta pembangunan pos-pos militer di berbagai titik strategis telah mempengaruhi kehidupan rakyat sipil. Akibatnya, terjadi pengungsian, trauma konflik, terhambatnya aktivitas ekonomi, hingga terganggunya sektor pendidikan,” bunyi pernyataan sikap tersebut.
Khusus di Kabupaten Dogiyai, IPMADO mencatat adanya peningkatan pengerahan personel TNI dan Polri pasca pembentukan kabupaten. Hal ini dinilai menimbulkan rasa takut, membatasi aktivitas harian warga, dan menciptakan suasana darurat militer tanpa dialog yang konstruktif.
Menanggapi situasi tersebut, IPMADO se-Indonesia mengajukan 18 Tuntutan Utama kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Dogiyai, serta Aparat Keamanan:
1. Penarikan Pasukan: Menarik seluruh militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua, khususnya Kabupaten Dogiyai.
2. Perlindungan Fasilitas Publik: Menghentikan penggunaan tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit sebagai pos militer.
3. Evakuasi Masjid Al-Kautsar: Secara khusus mendesak agar Masjid Al-Kautsar di Dogiyai segera dikosongkan dari keberadaan pos militer.
4. Hentikan Droping Personel: Menghentikan penambahan atau dropping personel militer baru ke Kabupaten Dogiyai.
5. Transparansi Keamanan: Pemerintah Daerah harus memberikan ketegasan kepada TNI/Polri untuk tidak melakukan penyisipan (sweeping) tanpa pemberitahuan kepada rakyat.
6. Izin Patroli: Menghentikan patroli TNI/Polri yang memasuki wilayah desa tanpa izin dari kepala desa atau tokoh setempat.
7. Pembongkaran Pos Ilegal: Tokoh pemerintah dan adat diserukan untuk mendesak pembongkaran pos-pos militer bertingkat yang didirikan di setiap pintu masuk kampung.
8. Pengosongan Lahan Usaha: TNI/Polri diminta segera meninggalkan kios-kios pedagang yang ditempati, terutama milik warga Non-OAP (Orang Asli Papua), dan mengembalikan fungsinya bagi ekonomi lokal.
9. Stop Stigma Musuh: Menghentikan pandangan dan perlakuan yang menganggap rakyat Dogiyai sebagai musuh negara.
10. Evaluasi Kinerja Polresta: Pemerintah Dogiyai bersama Polda Papua Tengah segera mengevaluasi kinerja Polresta Dogiyai beserta anggotanya.
11. Batasan Waktu Masuk Kampung: TNI/Polri dilarang memasuki pelosok kampung setelah pukul 18.00 WIT tanpa izin desa setempat.
12. Hentikan Trauma Kolektif: Menghentikan pendekatan militer yang menimbulkan trauma dan rasa takut, agar rakyat dapat kembali beraktivitas normal.
13. Jaminan Hak Sipil: Menjamin hak rakyat untuk berjualan, berkebun, bersekolah, dan beribadah tanpa intimidasi.
14. Pendekatan Humanis: Mendesak aparat keamanan untuk menghormati HAM dan mengutamakan dialog dalam menjalankan tugas.
15. Pemulihan Rasa Aman: Memulihkan kondusifitas wilayah agar kehidupan sosial, pendidikan, dan perekonomian berjalan normal.
16. Desakan kepada Barisan Merah Putih: IPMADO bersama rakyat mendesak kelompok Barisan Merah Putih untuk segera menghentikan aksi provokatif.
17. Fasilitas Pasar Layak: Pemerintah Daerah segera menyediakan tempat berjualan yang layak bagi para ibu-ibu pasar.
18. Hak Menentukan Nasib Sendiri: Memberikan ruang bagi hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.
Koordinator Lapangan Umum IPMADO, Maria Agapa, bersama Penanggung Jawab Fredi Pigai dan Marius Petege, menegaskan bahwa tuntutan ini merupakan suara hati rakyat Dogiyai yang ingin hidup damai dan sejahtera.
“Kami berharap pemerintah segera merespons tuntutan ini dengan bijak. Militerisasi bukanlah solusi, melainkan sumber masalah yang memperpanjang penderitaan rakyat. Kami menginginkan dialog, bukan peluru,” tutup pernyataan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Komando Militer atau Kepolisian terkait daftar tuntutan yang diajukan oleh IPMADO se-Indonesia ini.
